Sarara Media

PALU, Sararamedia.net - Sebanyak apapun program kegiatan yang akan dilaksanakan tanpa didukung dengan data yang akurat dan valid, maka hasilnya akan tidak baik. Begitu juga sebaliknya, data valid tapi tidak didukung dengan perencanaan yang terintegrasi, maka hasilnya juga tidak akan baik. Tentunya, dua hal inilah yang paling dibutuhkan melalui mekanisme sebuah data dan perencanaan yakni harus sejalan dengan baik.

Hal itulah yang disampaikan oleh Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Zulfinasran Tiangso, saat membuka dengan resmi rapat koordinasi teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Lokakarya 1 Analisis Situasi Stunting. Bertempat di Aula Kantor Bappelitbangda Parimo, Rabu pagi, (1/11/2023).

Dikatakan Sekda, Pemda belum mendapatakan data yang akurat dari sisi sektor ekonomi yang manakah paling banyak menyumbang angka stunting di Parigi Moutong.

``Apakah pada tahap ekonomi yang diatas juga menyumbang stunting, taraf ekonomi yang sedang atau tahap ekonomi lemah. Dari tiga kelompok ini, mana yang banyak menyumbang angka stunting maka itu yang harus kita kaji bersama-sama,`` kata dia.

Sekda juga menyampaikan, terkait dengan lokakarya analisis situasi stunting tersebut, ialah untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

``Sebaran prevalensi stunting di Parigi Moutong yaitu sebaran keluarga beresiko stunting, situasi ketersedian program dan praktik manajemen layanan. Sedangkan Analisis situasi dilakukan untuk mengenali permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada kelompok sasaran,`` ujarnya.

Analisis situasi diminta agar dapat memberikan informasi untuk membuat keputusan strategis dalam hal memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola Kabupaten/Kota untuk peningkatan cakupan layanan intervensi gizi.

``Bukan hanya itu, kita juga harus mengupayakan perbaikan manajemen layanan dan peningkatan akses lima kelompok sasaran, meningkatkan efektivitas sistem manajemen data, serta menentukan kegiatan penguatan dan pemberdayaan pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa dalam meningkatkan integrasi layanan``. cetusnya. (Pkm)