Sarara Media

PALU, Sararamedia.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) sukses menggelar Debat Kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kota Palu pada Senin malam, (4/11/2024) waktu setempat.

Debat tersebut disiarkan langsung melalui salah satu stasiun televisi dan kanal YouTube KPU Sulteng, dengan tema “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Sulawesi Tengah”.

Tiga pasangan calon (paslon), yakni Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri (nomor urut 1), Anwar Hafid-dr. Reny A Lamadjido (nomor urut 2), dan Rusdy Mastura-Sulaeman Agusto Hambuako (nomor urut 3) bergantian menyampaikan visi misi, memberikan pertanyaan dan menanggapi satu sama lain.

Salah satu momen menarik terjadi ketika paslon nomor urut 1 diberikan kesempatan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Abdul Karim Aljufri, calon wakil gubernur nomor urut 1 yang akrab disapa AKA, menanyakan pentingnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

``Apakah LHP atau laporan hasil pemeriksaan dari BPK dapat menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah?,`` tanya AKA kepada pasangan Anwar-Reny.

Menanggapi pertanyaan tersebut, calon wakil gubernur nomor urut 2, Reny Lamadjido, menjelaskan bahwa LHP BPK merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

``Setiap pemerintah daerah wajib mengevaluasi realisasi anggaran melalui Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA),`` jelasnya.

Anwar Hafid, calon gubernur nomor urut 2, menambahkan bahwa LHP dari BPK adalah salah satu ukuran tata kelola keuangan daerah yang dapat mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Menyambung jawaban tersebut, calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Ali memberikan tanggapan kritis. Ia menekankan bahwa penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK harus menjadi standar bagi pemerintahan yang baik. Ahmad Ali juga menyampaikan bahwa mantan bupati seperti Anwar Hafid perlu memiliki rekam jejak yang baik dalam tata kelola keuangan.

``Pak Anwar Hafid pernah menjadi bupati di Morowali selama sepuluh tahun, namun jika saya tidak salah, beliau hanya dua kali memperoleh opini WTP, sementara sisanya adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan Disclaimer (tidak memberikan pendapat),`` ujar Ahmad Ali.

Ahmad Ali menegaskan pentingnya opini WTP sebagai indikator akuntabilitas pemerintah dan berkomitmen untuk membentuk birokrasi yang profesional di Sulteng. Ia menekankan bahwa penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan dengan kepala daerah, guna menciptakan pelayanan publik yang baik.

Selain itu, koalisi BERAMAL turut mengadakan nonton bareng di beberapa lokasi, termasuk halaman Sekretariat Koalisi di Jalan Hasanuddin, Palu, yang dihadiri oleh pendukung, termasuk Vicky Salamor dan puluhan simpatisan lainnya. (***)