Sarara Media

FOTO : Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol. Djoko Wienarto. (Dok/Hms)

PALU, Sararamedia.net - Oknum Briptu YS personel Polsek Kulawi Kepolisian Resort (Polres) Sigi belum lama ini merasakan ketidakadilan yang diterimanya setelah pembuatan konten di media sosial.

Ketidakadilan ia terima setelah adanya konten tentang imbauan tidak menggunakan mobil bodong, keluhan pemotongan anggaran operasi termasuk mutasi yang dialaminya dari anggota Sat Samapta Polres Sigi menjadi anggota Polsek Kulawi.

Menanggapi keluhan oknum Briptu YS yang akrab disapa Budi, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol. Djoko Wienartono angkat bicara, Sabtu (11/5/2024) waktu setempat.

``Dalam catatan di Bagian SDM Polres Sigi, oknum Briptu YS saat ini tercatat sebagai anggota Polri aktif bertugas di Polsek  Kulawi,`` kata Djoko.

Menurutnya, selama menjadi anggota Polri, Oknum Briptu YS telah melakukan 1 (satu) kasus tindak pidana umum dan 7 (tujuh) perkara pelanggaran disiplin dan kode etik.

``Kasus tindak pidana umum yang dilakukan YS terjadi tahun 2021 yaitu tentang penipuan dan divonis oleh Pengadilan Negeri Donggala selama 7 bulan penjara,`` beber Djoko.

Ia menyebut, 7 perkara terkait disiplin dan kode etik yang dilakukan Briptu YS meliputi tidak melaksanakan tugas, judi online, perbuatan tidak menyenangkan dan penggelapan mobil rental.

``Semua perkara tersebut telah diproses dan diputus oleh komisi kode etik Polri Polres Sigi maupun oleh majelis sidang disiplin anggota Polri,`` urainya.

Terkait mutasi Briptu YS dari Polres Sigi ke Polsek Kulawi, lanjut Djoko, tak ada sangkut pautnya dengan pembuatan konten di media sosial yang dilakukannya.

``Mutasi merupakan kewenangan pimpinan Kepolisian wilayah setempat karena untuk kepentingan organisasi, pengembangan karier anggota, penyegaran organisasi dan karena adanya putusan hasil sidang disiplin atau kode etik,`` jelasnya.

Mutasi Briptu YS dari Sat Samapta Polres Sigi ke Polsek Kulawi, semata-mata untuk menjalani putusan sidang disiplin berupa mutasi yang bersifat demosi yang belum ditindaklanjuti, bukan karena pembuatan konten. 

Djoko mengatakan, di era perkembangan teknologi digital seperti saat ini, Kepolisian tidak melarang anggotanya yang ingin membuat konten di media sosial, asalkan itu sesuai norma atau etika yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait konten yang dibuat Briptu YS adanya pemotongan anggaran Operasi Lilin Tinombala 2023, masih kata Djoko, sesuai Sprint Kapolda Sulteng personel Polres Sigi yang dilibatkan hanya 50 personel, akan tetapi sesuai kebijakan Kapolres Sigi dengan mempertimbangkan luas wilayah, potensi adanya gangguan kamtibmas jelang natal 2023 dan tahun baru 2024 sehingga Kapolres mengambil kebijakan untuk menambah personel operasi menjadi 173 personel.

Sehingga, kata dia, dari anggaran yang diterima dari Polda Sulteng untuk 50 personel dibagi untuk 173 personel yang terlibat operasi, karena tidak adanya anggaran dari Polres Sigi.

``Silahkan saja kepada Briptu YS bila melihat atau mengalami adanya pemotongan anggaran operasi atau anggaran kegiatan lain serta mempunyai bukti adanya penyimpangan agar dilaporkan kepada pengawas internal seperti Propam atau Itwasda Polda Sulteng``. tutupnya. (Hms)