Islamic Relief-FKUB Sulteng Kerjasama Penguatan Keagamaan Dalam Penanggulangan Bencana
Foto : (Paling kiri), Koordinator Area Sulteng Yayasan Islamic Relief Indonesia (YRII), Fahmi Rahmatna disela-sela kesempatan beberapa waktu lalu. (Dok/Ist)
PALU, Sararamedia.net - Sebagai Negara yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, meliputi Lempeng Indo -Austalia, Lempeng Eurasia da Lempeng Pasik, Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terhadap ancaman bencana.
Sepanjang tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 4,940 kejadian bencana yang terjadi diwilayah kita dan hasil riset world Risk Report (WRR) tahun 2023 menetapkan Indonesia sebagai negara dengan risiko bencana alam tertinggi kedua sedunia.
Untuk menghadapi ancaman bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat Indonesia, Islamic Relief Indonesia sejak tahun 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan Chanel of Hope (COH) dengan melakukan kegiatan penguatan kapasitas dan meningkatkan peran tokoh agama serta rumah ibadah dalam mewujudkan rumah Ibadah Tangguh Bencana.
Belajar dari pengalaman dan praktik baik yang telah dilakukan di NTB, Pasca kejadian bencana Gempa Bumi dan Tsunami, Likuifaksi di Sulawesi Tengah, Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting untuk ikut terlibat dalam mewujudkan ketangguhan daerah, mulai dari keterlibatan dalam pembentukan Forum PRB dan Penyusunan Rencana Kajian (PRK) risiko bencana serta rencana Penanggulangan Daerah (PD) serta terlibat pada kegiatan kegiatan desa tangguh di wilayah Kabupaten Sigi dan palu.
Untuk meningkatkan pemahaman para tokoh-tokoh agama dan menggali perspektif bencana berdasarkan agama masing-masing, tahun 2020 Islamic Relief Indonesia bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan pelatihan (PUSDIKLAT) BNPB dan peran tokoh agama di Sulawesi Tengah menyusun modul penanggulangan penanggulangan bencana untuk tokoh agama Islam, Kristen Protestan dan Hindu, dengan materi-materi kebencanaan berdasarkan perspektif agama masing-masing.
Hal tersebut disambut baik oleh para pihak terutama para pemangku kepentingan di bidang kebencanaan dan para tokoh agama di agama lain pada saat launching 3 modul PB untuk tokoh agama pada akhir tahun 2022.
Menindaklanjuti keberlanjutan dari proses peningkatan kapasitas dan peran tokoh agama dan rumah ibadah dalam penanggulangan bencana, pada awal tahun 2024 melalui project “Deepening Role of Faith Leaders and Religious Places in Disaster Risk Management (DROFLERD)” bersama dengan PUSDIKLAT BNPB, Islamic Relief Indonesia kembali melanjutkan kegiatan untuk menyusun modul untuk tiga (3) agama lain yaitu Katolik, Budha dan Konghuchu.
Program diatas tak hanya menyasar pada penulisan modul namun juga bagaimana menciptakan champion tokoh-tokoh agama di bidang penanggulangan bencana dan penerapan upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan di ruma-rumah Ibadah, program ini sendiri menyasar di dua Lokasi yaitu Daerah DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah
``Alhamdulillah, hari ini Rabu, tanggal 28 Februari 2024, kita telah membangun jejaring dan kerjasama dengan FKUB Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan Kick Off Workshop Bersama sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat dan rumah ibadah yang tangguh bencana sampai dengan akhir tahun 2025
Sebagai lanjutan dari kegiatan workshop ini,`` ucap Koordinator Area Sulteng Yayasan Islamic Relief Indonesia (YRII), Fahmi Rahmatna di Palu, Rabu pagi, (28/2/2024).
``IRI – FKUB dan BPBD sebagai liding sektor, kata dia, dapat secara bersama menerapkan kegiatan-kegiatan kebencanaan yang berfokus pada rumah ibadah seperti, kajian risiko bencana berbasis rumah ibadah, menyusun rencana aksi PB, membentuk tim PB rumah ibadah, serta melakukan kegiatan sosialisasi bencana melalui kegiatan kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah ibadah dan melakukan kegiatan latihan-latihan simulasi bencana di rumah Ibadah``. ujarnya.
Besar harapan, kegiatan PB berbasis rumah Ibadah dapat terus berkembang dan berkelanjutan pada rumah-rumah Ibadah yang lain dengan adanya champion-champion PB dari tokoh agama dan dapat tokoh-tokoh agama dapat ikut terlibat dalam kegiatan PB di tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Tanah Air. Demikian dikatakan Fahmi Rahmatna. (***)